BAB II

PEMBAHASAN

A.Pengertian

secara etimologi

Istilah birokrasi mulai dikenal pada abad ke 18 di francis yang berasal dari  bahasa yunani yakni  “bureau” yang artinya meja tulis,tempat para pejabat bekerja ,dan aturan. Sedang kan menurut kamus besar bahasa Indonesia  kata “birokrasi “ artinya sistem pemerintahan yang di jalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan , cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang yang banyak liku – likunya.

Definisi Birokrasi Menurut Para Ahli

 Menurut  pryudi atmosudirdjo ( dalam harbani pasolong,hlm 67) mengemukakan bahwa birokrasi mempunyai tiga arti yaitu (1) birokrasi sebagai suatu tipe organisasi,sebagai suatu tipe organisasi tertentu , birokrasi cocok untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu macam pekerjaan yang terikat pada perturan – peraturan yang   bersifat rutin ,artinya volume pekerjaan  besar akan tetapi sejenis dan bersifat berulang – ulang dan pekerjaan yang memerlukan kadilan merata dan  stabil(2)birokrasi sebagai system ,yang artinya adalah suatu system kerja yang berdasarkan atas tata hubungan kerja sama antara jabatan – jabatan ( pejabat – pejabat ) secara lansung kepada persoalannya dan secara formal serta jiwa  tanpa pilih kasih atau pandang bulu. (3)birokrasi sebagai jiwa kerja ,dalam hal ini merupakan jiwa kerja  yang kaku ,sebab cara bekerjanya seolah – olah seperti mesin ,ditambah dengan disiplin kerja yang ketat dan sedikitpun tidak mau menyimpang dari apa yang dperintahkan oleh atasan atau yang telah ditetapkanoleh peraturan – peraturan.

           

B. Teori birokrasi

Budi setiono( 2004 : 16 – 20 ) ,membagi empat teori birokrasi yaitu :

1.Teori Rasional Administrative Model(RAM)

Dikemukakan oleh weber yang menyatakan bahwa birokrasi yang ideal ialah birokrasi yang berdasarkan pada system peraturan yang rasional dan tidak berdasarkan pada paternalism dan  charisma.dalam teori ini birokrasi harus dibentuk secara rasional sebagai organisasi social yang diandalkan ,terukur dan dapat diprediksikan dan efisien.

2. Teori Power Blok Model (PBM)

Teori yang berdasarkan pemikiran bahwa birokrasi merupakan alat penghalang atau blok rakyat  dalam melaksanakan kekuasaan. Birokrasi dipandang sebagai pembendung kekuasaan rakyat yang diwakili oleh politisi memiliki keterkaitan dengan ideology marxisme.marxisme marx memandang bahwa birokrasi  sebagai wujud mekanisme pertahanan  dan organ dari kaum bourgeois untuk mempertahankan kekuasaan dalam system liberal .  dan marx memandang birokrasi sebagai fenomena yang memiliki keterkaitan erat dengan  proses dialektika kelas social.

3.Teori Bureaucrati Oversupply Model (BOM)

Yaitu teori berbasis pada pemikiran ideology liberalisme. Teori ini muncul pada tahun 1970-an ,oleh William niskanen dalam buku representative government(1971),sebagai respon terhadap teori birorasi weber maupun teori marx, akan tetapi teori ni baru menguat pada dua decade terakhir seiring dengan munculnya pemerintahan neo liberalisme di beberapa Negara seperti amerika, inggris,kanada dan selandia baru. Teori ini juga banyak pembahasan ahli politik seperti konsep reinventing government ,new public management , public  choise teory,managerialism,

Teori ini  menyoroti kapasitas organisasi  birokrasi yang terlalu besar ,terlalu mencampuri urusan rakyat,mengkonsumsi terlalu banyak sumber daya manusia.birokrat, terlepas dari citra sebagai pelayan masyarakat ,dia juga memiliki  motivasi yang berkaitan dengan pengembangan karier dan pemenuhan kebutuhan pribadi . oleh karena itu, teori ini menuntut agar kapasitas birokrasi dikurangi dan peran yang selama ini dilakukan hendaknya di delegasikan kepada sector swasta ( privat sector) dan mekanisme pasar.

4. Teori New Public Service(NPS)

Teori NPS menentang teori BOM , sebab menurut denhart (2000) ,birokrasi memiliki corak dan cara kerja yang berbeda dengan swasta dan juga corak manajemen dan lingkungan kerja birokrasi juga tidak sesuai dengan nilai – nilai market mechanism .sehingga memaksakan prinsip – prinsip manajemen swasta kedalam institusi birokrasi justru dapat berakibat kontra produktif terhadap kinerja birokrasi itu sendiri.

Teori NPS memandang bahwa memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk pada kepada apapun suara rakyat ,sepanjang suara itu rasioanal dan legimate secara normative dan konstitusional seorang pimpinan dalam birokrasi bukanlah semata – mata makhluk ekonomi seperti yang diungkapan dalam teori BOM ,melainkan juga makhluk yang berdimensi social,politik dan menjalankan tugas sebagai pelayan public.

C. Birokrasi menurut Model David Osborn

Reinventing Government

Sebelum membahas lebih dalam topik reinventing government, terlebih dahulu kita meninjau pengertian dari reinventing. Menurut David Osborne dan Peter Plastrik (1997) dalam bukunya “Memangkas Birokrasi”, Reinventing Government adalah “transformasi system dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektifitas, efesiensi, dan kemampuan mereka untuk melakukan inovasi. Transformasi ini dicapai dengan mengubah tujuan, system insentif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan dan budaya system dan organisasi pemerintahan”. Pembaharuan adalah dengan penggantian system yang birokratis menjadi system yang bersifat wirausaha. Pembaharuan dengan kata lain membuat pemerintah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, menciptakan organisasi-organisasi yang mam pu memperbaiki efektifitas dan efisiensi pada saat sekarang dan di masa yang akan datang.

Prinsip-prinsip Reinventing Government

1. Mengarahkan Ketimbang Mengayuh (Steering Rather Than Rowing) Berfokus pada pengarahan, bukan pada produksi pelayanan public. •Memisahkan fungsi ”mengarahkan” (kebijaksanaan dan regulasi) dari fungsi ”mengayuh” (pemberian layanan dan compliance).

2. Pemerintah adalah Milik Masyarakat : Memberdayakan Ketimbang Melayani (Empowering raher than Serving ).

 3. Pemerintah yang kompetitif : Menyuntikkan persaingan dalam pemberian pelayanan (Injecting Competition into service Delivery)

 4. Pemerintah Digerakkan oleh Misi : Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan (Transforming Rule-Driven Organizations) menjadi digerakkan oleh misi (mission-driven).

5. Pemerintah yang berorientasi hasil: Membiayai hasil bukan masukan (Funding outcomes, Not input).

6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan: Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi (Meeting the Needs of Customer, not be Bureaucracy

7. Pemerintah wirausaha: Menghasilkan ketimbang membelanjakan (Earning Rather than Spending)

8. Pemerintah antisipatif (anticipatory government): Mencegah ketimbang Mengobati (Preventon Rather than Cure) •Bersikap proaktif •Menggunakan perencanaan strategis untuk menciptakan visi daerah. •Visi membantu meraih peluang tidak terduga, menghadapi krisis tidak terduga, tanpa menunggu perintah.

9. Pemerintah desentralisasi (decentralized government): Dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja (From Hierarchy to Participation and Teamwork) Dengan melihat beberapa tantangan dari masyarakat, diantaranya : (a) Perkembangan teknologi sudah sangat maju. (b) Kebutuhan masyarakat dan bisnis semakin kompleks. (c) Staf banyak yang berpendidikan tinggi Maka pemerintah perlu untuk : •Menurunkan wewenang melalui organisasi, dengan mendorong mereka yang berurusan langsung dengan pelanggan untuk lebih banyak membuat keputusan .

10. Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar (market oriented government) : Mendongkrak perubahan melalui pasar (Leveraging change throught the Market) Mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar ( sistem insentif ) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan).

Pembaharuan birokrasi “ banishing bureaucracy”

Ada lima strategi mewirausahakan birokrasi. Osborn dan plastrik(2000),Ssebagai berikut :

1)      Strategi inti , yaitu menata kembali secara jelas mengenai tujuan ,peran dan arah organisasi

2)      Strategi konsekuensi,yaitu mendorong persaingan sehat guna meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai melalui penerapan reward and punishment dengan memperhitungkan resiko ekonomi dan pemberian penghargaan.

3)      Strategi pelanggan yaitu memusatkan perhatian untuk bertanggung jawab kepada pelanggan

4)      Strategi kendali yaitukendali di alihkan pada lapisan organisasi paling bawah yaitu pelaksana atu masyarakat. Kendali organisasi dibentuk berdasarkan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan ,dengan demikian terjadi proses pemberdayaan organisasi,pegawai dan masyarakat.

5)      Strategi budaya,yaitu merubah budaya kerja organisasi yang terdiri dari unsur – unsure kebiasaan,emosi dan psikology sehingga pandangan masyarakat terhadap organisasi public berubah.

D. Struktur Birokrasi

Gibson (dalam harbani pasolong, hlm 79) mengatakan bahwa struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan. Mintzberg (dalam harbani pasolong ,hlm 80) menunjukkan lima tipe struktur birokrasi,yaitu:

1.      Struktur birokrasi sederhana

Yaitu adanya pola otoritas yang disentralkan di tangan satu orang atau sekelompok kecil, kompleksitas dan formalisasi organisasi yang rendah.

2.      Struktur birokrasi mesin

Yaitu adanya spesialisasi,formalisasi dan sentralisasi otoritas yang tinggi  dan didukung lingkungan birokrasi yang sederhana dan stabil. birokrasi dianggap sebagai system mekanisme organisasi yang semua proses kerjanya terstandarisasi ,

3.      bi

E. Permasalahan Birokrasi Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia

1.Permasalahan Birokrasi

Efektivitas peraturan perundang-undangan	Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara yang masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multi tafsir, pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain
Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)	Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, serta belum mantapnya akuntabilitas kinerja pemerintah
Pelayanan Publik	Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk
SDM Aparatur	Manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi

2. Reformasi Birokrasi

a. Pengertian Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada  dasarnya adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif).

Sumber: (Roadmap RB Kemenkes)

b. makna reformasi birokrasi

-Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit

-Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada,  perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa

-Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru

Reformasi Birokrasi Gelombang I (2007 – 2009)

Sifat:

Instansional

Sasaran:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang  baik

Area perubahan:

•      Kelembagaan (organisasi)

•      Budaya Organisasi

•      Ketatalaksanaan

•      Regulasi – Deregulasi

•      SDM

Reformasi Birokrasi Gelombang II (2010 – 2014)

Sifat:

Nasional dan Instansional

Sasaran:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Area perubahan :

•      Organisasi

•      Tatalaksana

•      Peraturan Perundang-undangan

•      Sumber daya manusia aparatur

•      Pengawasan

•      Akuntabilitas

•      Pelayanan publik

•      Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur

BAB III

PENUTUP

a.       Kesimpulan